Sumut – Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) Azmi H mendesak Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane untuk meminta maaf kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw yang diduga melakukan pencemaran nama baik dan melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak polri dalam menjaga ketertiban, kelancaran dan komitmen netralitas dalam momentum Pemilukada.
“Kami mendesak Ketua Presidium IPW untuk meminta maaf kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw,” tegas Azmi, hari ini.
Lebih lanjut, Azmi menyatakan pihaknya mendukung kinerja Paulus yang dinilai komit mengintruksikan jajaran anggota Polri untuk tetap menjaga netralitas dalam Pemilukada. Dia mensinyalir ada upaya fitnah yang dilontarkan dari IPW atas netralitas Polri saat perhelatan Pilkada kali ini.
Dia pun tidak sependapat dengan komentar tak sedap yang dilontarkan IPW menyusul viralnya foto bersama Paulus dengan anggota parpol yang menimbulkan kontroversi di medsos tersebut.
“Menurut kira ini sangat wajar jika menjadi perhatian publik. Sebagai Kapolda yang ramah kepada siapa pun tentu saja beliau tidak menolak apabila ada yang mengajaknya untuk berfoto, dan terbukti beliau pernah berfoto dengan siapa pun dari kalangan lapisan masyarakat,” tuturnya.
Azmi mengakui bahwa Paulus dikenal sangat dekat dengan masyarakat Sumut selama ini dan gencar menjalin silaturahmi dengan semua komponen masyarakat dan semua pemuka agama. Maka dari itu sangat wajar bila masyarakat sangat menghargai kepemimpinannya di Sumut inim
“Bagi kami tidak ada yang perlu di curigai dari foto yang dilakukan Irjen Paulus dengan anggota partai. Kami menilai sangat wajar, apalagi Kapolda menjadi pengayom semua partai yang ada di Sumut. Dan di foto itu tidak ada hubungannya dengan Pilgub Sumut. Sangat wajar sekali,” jelasnya.
Dijelaskannya, viralnya foto tersebut, nampak perempuan disampingnya mengangkat jari telunjuk dan tengahnya untuk membentuk angka dua. Sementara itu, kata dia, Paulus mengangkat jempol dan telunjuknya yang diklaim untuk membentuk angka tujuh. Dia menuding banyak pihak salah kaprah mengartikannya.
“Angka tujuh adalah ‘Laju’ singkatan dari 87. Artinya, beliau alumni angkatan 87 di AKABRI dan lambang itu memang di gunakan oleh sesama angkatan. Jadi, itu bukan angka dua, melainkan simbol tujuh,” sebutnya.
Dia melanjutkannya, sebagai Kapolda dirinya hadir untuk menyambut kedatangan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden kelima RI, dan sebagai tuan rumah Irjen Paulus mengikuti acara untuk menghormati tamu yang datang.
“Kehadirannya itu tidak ada hubungannya dengan mendukung paslon yang diusung partai tersebut. Selain itu fotonya pun dilakukan di ruang publik dan tidak mengandung unsur memberikan dukungan,” bebernya.
Atas dasar itu, pihaknya sangat menyesalkan pernyataan IPW yang secara spontan memberikan penilaian tanpa di dukung mencari informasi yang benar serta tidak melakukan klarifikasi kepada jajaran Polda Sumut. Pihaknya menduga ada upaya untuk menjatuhkan pribadi Kapolda Sumut.
“Kami menghimbau masyarakat Sumut untuk tidak terpancing dengan provokasi yang di gencarkan oleh oknum luar Sumut yang akan mengoyak persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Tuduhan yang di lontarkan IPW di berbagai media sosial sampai saat ini lemah buktinya dan tidak adanya unsur melakukan dukungan kepada paslon tertentu,” jelas dia.
Selain itu, tambah Azmi, pihaknya mempertanyakan apa dasar IPW membuat pernyataan tersebut. IPW seharusnya tidak langsung menghakimi dan menggiring opini yang menyesatkan publik.
“Jangan-jangan IPW punya agenda lain untuk membuat suasana di Sumut menjadi tidak harmonis,
bahwa sejauh ini belum ada temuan Polri mengenai personel yang diduga tidak netral dalam Pilkada. Sehingga, kami meminta agar publik tidak mengintervensi Polri dalam mengawasi personilnya dalam menjalankan tugas. Adapun laporan masyarakat baiknya di konformasi dahulu sebelum melakukan publikasi yang akan menimbulkan kerugian bagi oknum yang telah di fitnah tersebut,” pungkasnya.
