Riau – Aksi unjuk rasa hingga penyebaran informasi di media sosial yang meninggalkan nilai kesantunan budaya Melayu Riau, menjelang Pemilu 2019, berpotensi menimbulkan perpecahan.
Untuk itu, Pemuka Masyarakat Riau yang tergabung dalam Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR) sebagai representasi dari masyarakat Riau yang berbilang suku bangsa, etnis dan agama, dengan ini menyatakan sikapnya.
“Menolak setiap gerakan, kegiatan atau tindakan dan perilaku dalam bentuk apapun yang akan mencederai sistem nilai dan marwah negeri Melayu Riau yang beradat di bawah payung kebhinnekaan bangsa dan Negara Kesatuan Repubilk Indonesia dalam rangka pelaksanaan dan dinamika demokrasi yang damai, aman, santun dan toleran,” kata Ketua Umum saja Kol. Inf (Pur) H. Agus Ramadhan, SiP Ir. H. Nasrun Effendi, MT dalam keterangan yang diterima, Rabu (3/9/2018).
Agus menegaskan pihaknya menolak setiap upaya membuat dan menyebarkan informasi-informasi yang mengandung unsur sara, fitnah dan penyesatan informasi yang bersifat propokatif yang berpotensi menimbulkan keresahan dan perpecahan di masyarakat Riau.
“Mengimbau kepada aparatur Pemerintah di daerah Riau umumnya dan aparatur penegak hukum khususnya untuk menindak tegas oknum yang terbukti melakukan tindakan dan kegiatan yang merusak tatanan demokrasi dan nilai-nilai adat budaya Melayu Riau yang identik dengan Islam,” kata Agus.
Sementara itu Ketua Umun PPMR, Nasrun Effendi PPMR juga memberikan imbauan kepada seluruh komponen masyarakat Riau untuk selalu berfikir jernih dalam mencermati kinerja Pemerintah yang berdampak langsung pada peningkatan terpenuhinya kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak.
“Kekhawatiran kita akan terganggunya suasana yang kondusif jelang Pilpres dan Pileg 2019 nanti, karena memang sempat terjadi beberapa kejadian- kejadian seperti persekusi, demonstrasi, dan tersebarnya berita hoax di media sosial,” paparnya.
Dirinya juga mengimbau kepada Penyelenggara Pemilu 2019 beserta jajarannya untuk meningkatkan sinergisitas dalam mewujudkan pelaksanaan Plieg dan Plipres yang damai, aman dan santun sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
Sementara itu, Saeful Bahri, pemerhati sosial budaya masyarakat Riau yang juga Caleg DPR RI nomor urut 3 di dapil Riau II, mendukung seluruh point yang disampaikan para Pemuka Masyarakat Riau yg tergabung dalam Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR).
“Rakyat Melayu yang berada di bawah payung dan panji nilai-nilai budaya melayu harus melihat bahwa pelaksanaan pileg dan pilpres ini harus dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadaban” katanya.
Menurutnya, seluruh rakyat mempunyai kesempatan untuk menentukan dan menyalurkan hak politiknya dalam mencari pemimpin, mulai dari tingkat nasional sampai daerah.
“Dan sama-sama menjaga jangan sampai pesta demokrasi ini terjebak pada terciptanya perpecahan ditingkat masyarakat yang dapat membahayakan tegaknya NKRI dan bhineka tunggal ika,” katanya.
H. Hotman Manurung, salah satu tokoh di Riau yang juga kader PDI Perjuangan berpandangan yang sama dengan PPMR.
Menurutnya, sebagai organisasi yang menampung persebatian para tokoh Masyarakat di Riau, sudah seharusnya mengeluarkan sikap dan imbauan kepada masyarakat.
Hal ini guna ikut menjaga ketentraman dan tidak ada lagi gerakan-gerakan yang memicu kepada perpecahan umat.
“PPMR sebagai ormas yang mempunyai pengaruh dalam tindak perilaku masyarakat di Riau, sudah tepat menerbitkan pernyataan sikap dan imbauan guna menjaga keteduhan masyarakat d tahun politik menjelang pelaksanaan pileg dan pilpres. Kami dukung penuh,” pungkasnya.
