JAKARTA – Masyarakat antusias menandatangani spanduk petisi menolak gerakan people power di area car free day (CFD) di Patung Kuda Indosat, Jakarta, Minggu (19/5/2019).
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Cinta NKRI juga mengajak masyarakat menandatangani petisi mendukung KPU dan Bawaslu pasca Pilpres 2019.
“Alhamdulillah, antusias masyarakat banyak yang menolak gerakan people power karena syarat dengan kepentingan politik inkonstitusional. Kami juga mendukung kinerja KPU RI, BAWASLU RI sebagai lembaga yang kredibel dalam melaksanakan Pemilu 2019,” tegas penanggung jawab Aliansi Mahasiswa & Pemuda Relawan Cinta NKRI Bram.
Dalam kesempatan itu, Bram menghimbau kepada masyarakat tidak terprovokasi oleh isu hoax dan menahan diri sampai pengumuman hasil Pemilu pada 22 Mei nanti.
“Bulan suci ramadhan kita tahan dan sabar jangan terprovokasi oleh elit politik provokator. Gerakan people power yang berubah wujud kedaulatan rakyat itu bukan atas nama rakyat. Ingat persatuan Indonesia, NKRI harga mati,” jelasnya.
Mereka juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga perdamaian dan persatuan umat usai Pemilu 2019.
“Kami ingatkan berkali-kali agar masyarakat tidak perlu mengikuti gerakan people power yang digagas Amien Rais cs karena gerakan itu syarat dengan kepentingan politik. Jangan ikut-ikutan sinting,” katanya.
“Jangan korbankan masyarakat hanya untuk memenuhi syahwat politik para pendukung Prabowo. Aneh tapi nyata sebenarnya, kubu 02 ini tolak hasil Pilpres tapi Pileg ogah tolak,” terang Bram lagi.
Lebih jauh, Bram menuturkan tindakan-tindakan diluar konstitusi atau people power itu harus dihindari. Apalagi tindakan-tindakan tersebut ditunggangi oleh kepentingan politik.
“Sebaiknya kita harus mengikuti mekanisme-mekanisme yang berlaku. Masyarakat jangan terprovokasi dengan gerakan makar. People power sama dengan makar,” sebutnya.
Kata mereka, gerakan people power syarat dengan kepentingan politik inkonstitusional. Maka itu, pihaknya mendukung kinerja KPU RI, Bawaslu RI sebagai lembaga yang kredibel dalam melaksanakan Pemilu 2019.
“Kita akan jagain KPU dan Bawaslu dari kelompok yang ingin menolak hasil Pemilu,” pungkasnya.
Untuk diketahui, mereka hadir dari berbagai latar belakang Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus dan OKP diantaranya Univ Azzarra, Univ Sahid, Univ BSI, Univ Jayabaya, Univ 17 Agustus, Univ Islam Jakarta, Univ Nasional, UBK, Univ Ibnu Caldun, UHAMKA, STMIK Jayakarta, GMNI Jayabaya, HMI Jayabaya, Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila, dan Karang Taruna DKI.
Juga ada UMJ, STKIP BOGOR, STTM TANGERANG, ITB AD JAKARTA, UMT, Unindra, Univ Islam Assyafiyah, Stebank Islam Jakarta, STIe Jayakarta, Univ Mercubuana, Univ 17 Agustus 45, Univ Az Zahra, dan UIN Syarif Hidayatullah,
Presiden mahasiswa universitas azzahra, Presiden mahasiswa UNINDRA, Presiden mahasiswa universitas islam assafiyah, Presiden mahasiswa universitas Ibnu Coldun, Presiden mahasiswa MPU tantular, Presiden mahasiswa STMIK jayakarta, Presiden mahasiswa STIE, Ketua BEMF hukum universitas attaheriyah dan Ketua komisariat PMII Universitas Bung Karno.
