Jakarta – Berdasarkan berita pada berita di Kompas TV tanggal 13 November 2023 dengan judul “Istana Tanggapi Majalah Time yang Sebut IKN Warisan Gelap Jokowi”, Imam Prasodjo selaku sosiolog Universitas Indonesia (UI) angkat bicara soal IKN. Menurutnya, kontroversi ini sudah lama ada dan tinggal bagaimana kita menyikapinya.
“Keputusan sudah lama diambil. Jadi tinggal bagaimana caranya kita ke depan atau sekarang. Sekiranya dirasakan kritik seperti misalnya pembangunan ini terlalu istana sentris, misalnya pembangunan ini terlalu mengedepankan fisik, tetapi pembangunan sosialnya masih sangat sedikit sekali.” tegasnya.
Ia melihat kritik-kritik seperti itu harus tahu mengatasinya. Ia sendiri secara sukarela dengan segala kontroversi yang ada, datang ke kantor IKN dan kemudian memberi masukan-masukan. Ia berharap jangan sampai kritik-kritik yang tajam itu terus kemudian menjadi kenyataan.
“Kalau memang itu ada dan saya juga mendengar setelah berdialog, memang enggak mudah ya. Sampai hari ini kan aturan-aturannya perlu dijabarkan bahwa itu ada undang-undangnya, ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan tetapi implementasi di lapangan kan perlu turunan-turunan aturan. Nah itu juga belum selesai seluruhnya.” ujarnya.
Ia mengajak agar sama-sama mengawal. Jangan sampai program yang menggunakan dana yang besar ini terus menjadi ‘wasted’ dan menjadi tidak efektif.
“Artinya kita menerima kritik untuk dijadikan perbaikan untuk pembangunan IKN. Saya sendiri melihat di sana dan saya sudah beberapa kali empat kali atau tiga kali. Teman-teman di IKN juga terbuka. Untuk implementasi bahkan pendanaan-pendanaan memang tidak mudah. Katakanlah hari ini kita dapat berita yang Pak Jokowi juga sudah merambah ke rumah sakit, sekolah-sekolah. Sudah mulai dibangun, ini oke.” ungkapnya.
Ia menyinggung soal menyiapkan masyarakatnya, bagaimana menyiapkan lembaga-lembaga sosialnya. Menurutnya itulah yang perlu dibangun.
“Itu tidak sebentar. Jadi upacara kemerdekaan itu, upacaranya di sana. Namun yang mungkin perlu ditingkatkan juga adalah alokasi anggaran untuk memberdayakan masyarakat di sana. Infrastruktur sosial betul-betul harus disiapkan karena saya khawatir kalau fokusnya terlalu fisik sementara pengorganisasian masyarakat itu tidak dibangun dengan baik maka akan ada kesenjangan.” tegasnya.
Ia melihat tinggal bagaimana ada alokasi anggaran yang lebih memadai untuk pemberdayaan di sana. sehingga6 apapun yang terjadi walaupun belum tentu secepat seperti yang kita idamkan.
“Kalau seandainya pemindahan ibu kota itu terjadi tetapi paling tidak masyarakat sudah bisa mendapatkan manfaat itu, yang terus terang saya ikut mendorong, ikut mendukung kalau alokasi anggaran seperti itu betul-betul diperhatikan. Sehingga benefitnya masyarakat di sana itu langsung terlihat dan jangan sampai merasa ditelantarin. Masalahnya juga misalnya ada PNS begitu yang mungkin belum tentu mau pindah di sana meskipun nanti kan ada penugasan gitu. Justru itu juga kita pikirkan tidak hanya orang yang nanti akan pindah.” bebernya.
Ia melojat ada disruption, yakni ada potensi-potensi orang terpisah dengan keluarganya. Termasuk bagaimana kantor-kantor atau bahkan dampak-dampak yang lain. Misalnya kantor itu ditinggalkan, itu semua banyak PR yang harus dipikirkan bersama.
“Kita tidak ingin melihat bahwa ini menjadi mangkrak, misalnya tidak ingin melihat orang-orang yang pindah itu juga akan menjadi menderita karena tugas sehingga mereka terpaksa harus melakukan apapun, termasuk pisah dengan keluarganya. istrinya anaknya Saya kira itu perlu kita rinci ya masalah-masalah dampak sosial dan psikologi.” pungkasnya.
