Jakarta, 19 November 2025 — Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Komite Reformasi Polri sebagai langkah strategis untuk memperkuat institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Gerakan Nasional 98 (GN 98) melalui Ketua Umumnya, Anton Aritonang, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut, dengan catatan bahwa reformasi dilakukan secara menyeluruh dan substantif.
Anton menilai, agenda reformasi Polri tidak lagi dapat ditunda mengingat beberapa faktor mendasar yang kini menjadi perhatian publik.
“Pertama, reformasi ini terkait mandat konstitusional dan institusional Polri. Kedua, adanya tuntutan masyarakat terhadap performa kepolisian saat ini. Ketiga, terdapat alasan fundamental yang menuntut pembenahan struktural, regulasi, dan kultur kerja di internal Polri,” ujar Anton dalam keterangannya, Rabu (19/11/2025).
Ia menegaskan bahwa terdapat lima sektor utama yang harus segera dibenahi oleh Komite Reformasi Polri agar perbaikan berlangsung efektif dan berkelanjutan yakni perbaikan model pendidikan Polri agar lebih adaptif dan berorientasi profesionalisme, penguatan pemahaman HAM di seluruh lini pelayanan dan operasi kepolisian, penerapan meritokrasi dalam proses rekrutmen, untuk memastikan kualitas SDM Polri, transparansi dan akuntabilitas lembaga, termasuk dalam aspek anggaran dan penegakan hukum an Penguatan mekanisme pengawasan kelembagaan sebagai kontrol yang lebih jelas dan independen.
Anton menilai pembentukan Komite Reformasi Polri merupakan momentum penting bagi institusi kepolisian untuk melakukan evaluasi mendalam atas kinerja mereka selama ini. Meski banyak capaian positif, ia menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu perbaikan.
“Di tengah apresiasi terhadap kinerja Polri, tetap ada ruang yang harus dibenahi. Reformasi ini adalah kesempatan emas untuk membangun Polri yang lebih kuat dan modern,” ungkapnya.
Dalam penyampaiannya, Anton juga menekankan agar Polri mengenyampingkan kepentingan politik praktis dan fokus pada tugas utama menjaga keamanan nasional, terlebih dalam situasi ekonomi yang sedang mengalami tekanan.
“Kami meminta Kapolri untuk mengutamakan penanganan perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan negara dan rakyat. Stabilitas keamanan adalah kunci pemulihan ekonomi. Jika keamanan kuat, ekonomi nasional akan bangkit,” tegas Anton.
GN 98 menyatakan siap mendukung langkah pemerintah memperkuat institusi Polri melalui reformasi kelembagaan dan peningkatan profesionalisme, demi memastikan pelayanan publik yang semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
