Jakarta — Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut TPUA, dukungan ini dilandasi harapan bahwa pemerintahan baru akan menghormati aspirasi umat, memberantas korupsi, serta menegakkan keadilan bagi ulama dan aktivis di seluruh Indonesia.
“Kami memandang pemerintahan Pak Prabowo sebagai harapan baru untuk negara yang adil dan bermartabat. TPUA siap mendampingi kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada umat dan aktifis,” ujar salah satu perwakilan TPUA dalam wawancaranya di Jakarta 29 November 2025.
TPUA menambahkan bahwa dalam masa transisi pemerintahan, mereka akan secara aktif memberikan masukan kepada kabinet, khususnya soal kebijakan yang menyentuh hak-hak keagamaan, kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap ulama.
Selain itu, TPUA menyebut bahwa langkah ini diambil mengingat masa lalu mereka yang sering bersuara kritis terhadap pemerintah sebelumnya — dan mereka berharap dengan dukungan ini bisa membangun “sinergi moral” antara pemerintah dan elemen-elemen masyarakat yang selama ini mengadvokasi keadilan sosial dan keagamaan.
“Kami tidak ingin lagi terjebak dalam konflik terus-menerus. Kini, saatnya bersinergi membangun negeri bersama,” tutup pernyataan resmi TPUA.
Pernyataan ini memicu respons beragam dari masyarakat dan kelompok lintas agama serta aktivis hak asasi manusia. Sebagian menyambut baik semangat kolaborasi, sementara yang lain mempertanyakan konsistensi dan independensi advokasi organisasi — terutama mengingat rekam jejak TPUA sebagai kelompok yang kritis terhadap pemerintah sebelumnya.
Kami Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) juga menyampaikan serangkaian masukan strategis kepada pemerintah terkait penegakan supremasi sipil di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam forum terbuka dengan pejabat pemerintah, dengan tujuan memperkuat prinsip hukum dan keadilan dalam tata kelola negara.
Menurut TPUA, penegakan supremasi sipil sangat penting untuk memastikan seluruh kebijakan publik berjalan sesuai konstitusi dan menghormati hak-hak masyarakat, termasuk ulama, aktivis, dan kelompok rentan. Beberapa poin utama yang diajukan TPUA antara lain : Perlindungan Kebebasan Berpendapat.
TPUA menekankan perlunya pemerintah menjamin ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi, tanpa intimidasi atau kriminalisasi, Penguatan Mekanisme Hukum Sipil, TPUA juga mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem peradilan sipil, memastikan setiap kasus hukum ditangani secara adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik, serta Peningkatan Pengawasan terhadap Aparat.
