Jakarta, 14 Desember 2025 — Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Timur menggelar Diskusi Publik bertajuk “Evaluasi Tantangan dan Masa Depan Reformasi Polri” di Jakarta, Sabtu (13/12/2025). Kegiatan ini menghadirkan analis politik senior Boni Hargens sebagai narasumber utama dan menjadi ruang dialog kritis mahasiswa dalam merespons agenda reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Diskusi publik tersebut menegaskan posisi PMKRI sebagai organisasi mahasiswa yang konsisten mendorong reformasi Polri secara komprehensif, khususnya dengan menempatkan transformasi budaya institusional sebagai inti perubahan, bukan sekadar perombakan struktural atau pergantian kepemimpinan.
Dalam paparannya, Boni Hargens menegaskan bahwa reformasi Polri harus dipandang sebagai investasi demokrasi jangka panjang, bukan agenda teknokratis atau politik sesaat.
“Polri yang profesional, akuntabel, dan demokratis bukan hanya kebutuhan teknis penegakan hukum, tetapi merupakan investasi fundamental bagi kelangsungan demokrasi Indonesia,” ujar Hargens.
Ia menekankan bahwa agenda utama reformasi Polri seharusnya berfokus pada transformasi budaya institusional, termasuk penguatan nilai transparansi, akuntabilitas, etika, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, tanpa perubahan budaya, reformasi struktural maupun pergantian pimpinan tidak akan menghasilkan perubahan substantif.
“Budaya hierarkis dan militeristik adalah akar dari berbagai persoalan di tubuh Polri. Tanpa transformasi budaya, reformasi akan berhenti di permukaan,” tegasnya.
Hargens menjelaskan bahwa reformasi Polri bukan semata tanggung jawab internal institusi kepolisian, melainkan tanggung jawab kolektif antara Polri, pemerintah, dan masyarakat sipil. Pendekatan partisipatif dinilai penting untuk memperkuat Polri sebagai institusi penegak hukum yang merakyat dan demokratis dalam kerangka negara hukum (rechtsstaat).
Ia juga memaparkan sejumlah area kunci transformasi budaya Polri, antara lain pendidikan dan pelatihan yang menekankan HAM, etika profesi, dan community policing; rekrutmen dan seleksi berbasis integritas dan kompetensi; penerapan sistem reward and punishment yang adil; kepemimpinan yang menjadi teladan nilai-nilai kepolisian demokratis; serta penguatan akuntabilitas dan budaya dialog yang terbuka serta responsif terhadap kritik konstruktif.
Selain itu, Hargens mendorong pemanfaatan teknologi modern, standar internasional, dan sistem berbasis kompetensi untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitas anggota Polri di seluruh tingkatan.
Namun demikian, Hargens juga mengingatkan potensi politisasi reformasi Polri yang justru dapat melemahkan institusi kepolisian dan menghambat transformasi yang diharapkan.
“Ketika reformasi Polri dijadikan arena pertarungan politik jangka pendek, yang dirugikan bukan hanya Polri, tetapi rakyat. Reformasi kehilangan arah, independensi Polri melemah, dan profesionalisme tergerus,” ujarnya.
Ia menguraikan sejumlah indikator politisasi reformasi Polri yang mulai terlihat di ruang publik, seperti fokus reformasi yang hanya pada pergantian pimpinan, reposisi personel berdasarkan kedekatan politik, perubahan agenda reformasi mengikuti siklus kekuasaan, serta penggunaan isu reformasi untuk melegitimasi intervensi politik terhadap institusi Polri.
Menurutnya, dampak politisasi tersebut sangat serius, mulai dari hilangnya konsistensi reformasi jangka panjang, demoralisasi internal, hingga semakin dalamnya politisasi Polri yang justru ingin direformasi.
Melalui diskusi ini, PMKRI menegaskan dukungannya terhadap arah reformasi Polri yang memperkuat profesionalisme dan demokratisasi institusi, dengan menempatkan pendekatan kultural dan struktural yang humanis, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi utama.
PMKRI memandang bahwa reformasi Polri yang tepat sasaran dan bebas dari kepentingan politik jangka pendek merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik serta memperkokoh demokrasi Indonesia ke depan.
