Jakarta – Persatuan Purnawirawan Polri (PP POLRI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah reformasi Polri yang saat ini tengah dijalankan secara internal, termasuk keberadaan Tim Transformasi Reformasi Polri (TTRP). PP POLRI menilai bahwa wacana pergantian Kapolri bukanlah langkah yang tepat di tengah proses pembenahan institusi kepolisian yang membutuhkan kesinambungan dan stabilitas kepemimpinan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jenderal Polisi (Purn.) Drs. H. Bambang Hendarso Danuri,
M.M., yang menegaskan bahwa reformasi Polri harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan, serta tidak bersifat reaktif yang justru dapat mengganggu soliditas kelembagaan dan stabilitas keamanan nasional.
PP POLRI menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nasional sebagai prasyarat utama keberhasilan reformasi sektor keamanan. Menurut PP POLRI, seluruh elemen bangsa perlu mendukung proses pembenahan Polri secara konstruktif, dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok maupun politik jangka pendek.
Dalam kesempatan yang sama, PP POLRI juga menyampaikan komitmennya untuk terus berkontribusi aktif dalam penguatan institusi kepolisian, salah satunya melalui pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) PP POLRI yang direncanakan berlangsung pada awal tahun 2026. Munas tersebut akan menjadi forum strategis untuk merumuskan arah organisasi, memperkuat peran purnawirawan Polri, serta memberikan rekomendasi konstruktif bagi reformasi Polri ke depan.
“Munas PP POLRI awal 2026 akan menjadi momentum konsolidasi nasional purnawirawan Polri untuk memperkuat dukungan terhadap reformasi Polri dan menjaga stabilitas keamanan nasional,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, PP POLRI mengajak seluruh komponen masyarakat untuk tetap berpikir jernih, menjaga persatuan nasional, serta mendukung proses reformasi Polri secara konsisten demi terwujudnya Polri yang semakin profesional, presisi, dan dipercaya masyarakat.
