Jakarta – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan polisi harus mengundurkan diri jika menjabat
Tag: Putusan MK
Pakar Hukum Tata Negara: Kalau Jabatan Sipil Tak Relevan, Polisi Wajib Mundur atau Pensiun
Jakarta – Polemik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil kembali menguat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 resmi diketok. Dosen
Ahli Tegaskan: Polisi Boleh Duduki Jabatan Sipil Jika Masih Berkaitan dengan Fungsi Polri
Jakarta – Polemik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir. Kini, pandangan tegas datang dari Dosen Ahli Hukum Tata Negara
Akademisi : Narasi Larangan Polisi Menjabat di Luar Polri Tidak Berbasis Putusan MK
Jakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Prof. Dr. Juanda, SH,MH. memberikan penjelasan komprehensif mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi
Pengamat Tegaskan Putusan MK Tidak Mengubah Ketentuan Usia Calon Gubernur 30 Tahun
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon peserta pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal
Imbau Jaga Kondusifitas, Ketua KOOD Minta Masyarakat Depok Tak Terprovokasi Hoax & Hormati Putusan MK
Jakarta – Ketua Kumpulan Orang-Orang Depok (KOOD) H. Ahmad Dahlan didampingi oleh Dewan Sepuh KOOD KH. Syihabudin Ahmad dan Wakil ketua KOOD
Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia : Putusan MK Sudah yang Terbaik Untuk Sudahi Polemik TWK KPK
Jakarta (25/9) – Ginka Febriyanti Ginting – Ketua Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia mengomentari perihal polemik pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang