Jakarta — Sdr. Ricko Yuliansyah, menyampaikan sikap resmi lembaga kemahasiswaan terkait dinamika publik yang mengiringi pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Tag: RKUHAP
Cegah Polemik Eskalatif RKUHAP, BEM STIAMI Ajak Publik Jaga Kedewasaan Demokrasi
Jakarta — BEM Institute STIAMI melalui Menteri Koordinator Sosial dan Politik, Sdr. Muhammad Iqbal, mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan pemangku
Penegakan Hukum Lebih Adil dengan Peran Advokat di RKUHAP, Ini Kata LKBHMI
Jakarta, 19 Desember 2025 – Dukungan terhadap percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) terus menguat dari berbagai elemen
RKUHP–RKUHAP Berlaku 2026, Mahasiswa Hukum Didorong Lebih Melek Praktik Keadilan
Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) menyampaikan sikap kritis-konstruktif terhadap berlakunya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KP3 Dorong Dialog Terbuka agar Pembahasan RKUHAP Tidak Menyesatkan Publik
Jakarta – Direktur Komite Pendukung dan Pengawas Presisi Polri (KP3) Ade Ardiansyah Utama menilai kekhawatiran sebagian kelompok masyarakat sipil terkait pembatasan kebebasan
Mixil Mina Munir: Kepedulian Publik terhadap RKUHAP Tidak Boleh Dianggap Hambatan
Jakarta – Aktivis Reformasi 1998, Mixil Mina Munir, menegaskan bahwa dinamika pro-kontra terkait Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP) mesti dilihat sebagai
Dorong KUHAP Tanpa Dominus Litis, Fernando Emas : Hanya Timbulkan Tumpang Tindih Kewenangan Jaksa & Polisi
Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyatakan bahwa usulan Jaksa untuk memasukkan asas dominus litis dalam Rancangan KUHAP sebaiknya ditolak.
Risiko Jaksa Menyalahgunakan Wewenang, Penerapan Dominus Litis dalam RKUHAP Perlu Kehati-hatian apalagi Masuk UU Kejaksaan
Jakarta – Pakar Hukum Pidana Dr. Indah Sri Utari., SH. MHum mengatakan bahwa asas dominus litis dalam hukum pidana bahwa pada dasarnya
Reformasi Hukum Acara Pidana Disorot, Prof. Eddy Hiariej : Harus Berlandaskan Perlindungan HAM
Jakarta – Pakar Hukum Universitas Gajahmada (UGM) Prof Eddy O.S. Hiariej menyoroti beberapa aspek penting terkait reformasi hukum acara pidana di Indonesia.