Jakarta – Penyidikan dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebaiknya tetap pada Kepolisian. Hal
Tag: RUU KUHAP
Dukung Penguatan Polri di RUU KUHAP, Ketua GPK : Justru Reposisi Polri Salah Kaprah
Jakarta – Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) Abdullah Kelrey menolak wacana reposisi institusi Polri atau mengembalikan Polri di bawah TNI/Kemendagri. Kelrey menilai
Pengamat Hukum UNS Imbau DPR Berhati-hati & Cermat dalam Proses Penyusunan RUU KUHAP
Semarang – Pengamat hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Muhammad Rustamaji mengingatkan DPR untuk cermat dan berhati-hati dalam menyusun dan membahas Rancangan
Pakar Hukum Unsoed Minta Kaji Ulang RUU KUHAP, Rawan Konflik & Tumpang Tindih Kewenangan
Jakarta – Koordinator Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Dr. Budiyono, S.H., M.Hum, menyoroti dua pasal dalam Rancangan Undang-Undang Hukum
Pembaruan Hukum Acara Pidana, Pakar : Berpotensi Ciptakan Ketidakseimbangan, Utamakan Independensi
MEDAN – Penyelidikan memegang peran penting sebagai langkah awal dalam penegakan hukum. Proses ini berfungsi untuk mencari dan menemukan dugaan tindak pidana
Pakar Hukum UMSU : RUU KUHAP Jangan Sampai Mengamputasi Kewenangan Penyidikan Polri
MEDAN – Dr Alpi Sahari, SH. M.Hum Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan, Jumat (24/1) mengatakan, RUU
Guru Besar FH UB Kritisi RUU KUHAP : Perlu Hati-hati, Perubahan Jangan Merusak Sistem yang Ada
MALANG – Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH guru besar Fak Hukum Universitas Brawijaya (UB), secara tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Hukum
Kritik Pasal Problematik di RUU KUHAP, Eggi Sudjana : Jaksa Bisa Kerjain Polisi! Batalkan Pasal Ini & Reduksi dengan Cantik
Jakarta – Ketua Tim Pembela Aktivis dan Ulama (TPUA) Eggi Sudjana mengkritik keras pasal 111 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat 11 RUU
Pakar Unair : RUU KUHAP Rawan Konflik, Potensi Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan
Jakarta – Kaprodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Prawitra Thalib, memberi masukan untuk rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana
Pakar Hukum UB soal RUU KUHAP : Potensi Bermasalah Terkait Kewenangan Jaksa-Polisi
Jakarta – Pakar Hukum Pidana dan Kriminolog Universitas Brawijaya (UB), Dr. Prija Djatmika mengkritisi beberapa pasal yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang