JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2018 – 2020 melalui Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda serta Bidang Pertahanan dan kemanan mengambil inisiasi untuk menjelaskan kepada publik serta ingin meluruskan pergerakan mahasiswa agar “Penumpang Gelap” yang menjadi ancaman stabilitas keamanan bangsa ini tidak menjadikan gerakan mahasiswa sebagai tumbal politiknya.
“Melalui forum konferensi pers ini, kami mencoba merespon dan membantah segala tuduhan yang menyudutkan bahwa gerakan mahasiswa ditunggangi dan telah menjadi alat politik praktis elit –elit politik negeri ini,” ungkap Ketua Bidang PTKP Heru Slana Muslim, yang didampingi Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan M. Ichsan, Wasekjen Bidang PTKP Rich Ilman Bimantika, dan Wasekjen Bidang Pertahanan dan Kemanan M. Rizal, di Sekretariat PB HMI Jaksel, hari ini.
Lebih lanjut, pihaknya menegaskan sangat menolak narasi untuk turunkan Presiden Jokowi dan batalkan pelantikan karena jauh dari esensi pergerakan mahasiswa hari ini.
“Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya kader-kader HMI se-Nusantara untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar menciptakan situasi kondusif Negara menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI,” ucapnya.
Menurut Heru, demokrasi bangsa sedang mengalami proses pendewasaan pada dirinya. Demokrasi yang lahir dari proses panjang perjuangan bangsa kini telah kembali pada makna sebenarnya dari demokrasi itu sendiri sejak memasuki era reformasi negeri ini. Perjalanan demokrasi di bangsa ini yang begitu panjang tentu telah mengalami banyak ujian. Namun kegigihan dan kebijaksanaan bangsa mampu melewati masalah-masalah demokrasi yang ada.
“Selama perjalanannya ditahun 2019 ini demokrasi kita di uji dari mulai persoalan politik, ekonomi, hukum, social dan budaya. Dan disinilah terlihat kedewasaan demokrasi bangsa kita dalam setiap penyelesaian masalahnya,” tuturnya.
Dijelaskannya, beberapa hari belakangan ini kdiperlihatkan bagaimana demokrasi itu mampu berjalan dinamis. Gelombang gerakan masyarakat dan mahasiswa yang menuntut adanya ruang dialog disetiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Negara terjadi hampir disetiap wilayah tanah air. Gerakan yang di inisiasi oleh kekuatan moral dan hanya ingin menyampaikan kritik terhadap Negara sesuai dengan apa yang telah diatur oleh UU serta menjadi peran mahasiswa khususnya sebagai Agen Social of Control. Hal ini tentu harus diberi apresiasi yang tinggi oleh seluruh elemen baik itu masyarakat maupun Negara karena telah menjadikan demokrasi dibangsa ini semakin menunjukkan kedewasaannya.
Disisi lain sangat disesalkan, kata dia, adanya “Penumpang Gelap” dalam gerakan ini yang menodai pergerakan mahasiswa hari ini. Mereka mencoba memanfaatkan situasi dengan membangun sebuah narasi yang inkonstitusional yang jauh dari aspek perspektif berpikir mahasiswa.
“Narasi inkonstitusional yang kami maksud ialah munculnya narasi tidak produktif yang menginginkan Negara berada dalam situasi yang tidak normal dengan narasi menggagalkan rencana pelantikan Presiden dan Wakil Presiden,” sebutnya.
Lebih jauh, Heru, menyesalkan jika langkah perjuangan mahasiswa ternodai dan jauh dari khitah pergerakan mahasiswa. Sungguh sangat disayangkan perbuatan yang dilakukan elit – elit politik yang mencoba menjadi “Penumpang Gelap” untuk meraih kepentingan golongannya saja tanpa memikirkan nasib bangsa hari ini.
“Gagasan murni yang coba disampaikan sirna begitu saja akibat “Penumpang Gelap” ini. Gerakan yang damai, gerakan tanpa anarkisme, gerakan intelektual, dan juga gerakan moral runtuh oleh ulah “Penumpang Gelap” yang menimbulkan dampak kerusakan serta opini buruk terhadap gerakan mahasiswa,” pungkasnya.
