Dorong Digitalisasi UMKM, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Jabar Siap Dukung Kebijakan Pemerintah

oleh -251 Dilihat

Jakarta – Transformasi dan penguatan ekosistem digital akan menjadi hal penting untuk diterapkan di tanah air. Akselerasi digitalisasi dari kota hingga desa merupakan kunci upaya percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi nasional, termasuk dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja UMKM.

Peran UMKM sangat besar dalam pemulihan ekonomi nasional. Saat ini, terdapat 64,2 juta UMKM yang berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB Indonesia. Dari sisi tenaga kerja, UMKM juga mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja di negara ini atau sekitar 119,6 juta orang. Meski demikian, baru sekitar 17,5 juta pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital dan memanfaatkan e-commerce.

Ridwansyah, Ketua Asosiasi Pedagang dan Pengusaha Kaki Lima Jawa Barat menjelaskan saat ini dengan banyaknya kegiatan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menggerakkan para pelaku usaha atau pedagang sangat membantu UMKM.

“Namun dengan adanya rencana penambahan pajak PPN 10 % menjadi 12 % membutuhkan kebijakan khusus terhadap para pelaku UMKM. Tujuannya agar kenaikan pajak PPN tidak bergulir dan berdampak kepada pelaku UMKM.” ungkapnya.

Ia menjelaskan, saat ini sekitar 7 juta pelaku UMKM di Jawa Barat yang tergabung dalam naungannya, mendukung berbagai program kebijakan pemerintah.

“Kami ingin terus bersinergi serta berkolaborasi dengan pemerintah agar potensi pelaku usaha atau pedagang berskala mikro, kecil, dan menengah dapat tumbuh, berkembang serta naik kelas.” harapnya.

Ia meyakini melalui adaptasi dan penerapan kemajuan teknologi, juga lewat percepatan digitalisasi yang pada akhirnya sektor ini dapat terus memberikan kontribusi besar bagi penerimaan devisa negara baik dari sektor keuangan, perpajakan dan penyerapan tenaga kerja bagi kemajuan perekonomian Indonesia.

“Sektor UMKM merupakan sektor yang sangat penting dan dapat membantu pemerintah dalam pemasukan keuangan negara, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat melalui pajak PPN dan lainnya,terutama bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya dan penyesuaian kebijakan yang tepat untuk terus mengembangkan dan memberdayakan UMKM agar dapat mencapai potensinya secara maksimal.” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.