Jakarta — Menjelang Hari Ulang Tahun Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada 1 Juli mendatang, Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, mengungkap adanya dugaan upaya pembusukan terhadap institusi Polri oleh kelompok-kelompok radikal yang memiliki afiliasi dengan gerakan terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) serta jaringan ekstremisme agama lainnya.
Habib Syakur menegaskan bahwa Polri adalah bagian penting dari rakyat Indonesia yang bertugas menjaga keutuhan bangsa. Ia mengimbau masyarakat tidak terpengaruh oleh opini-opini negatif yang digulirkan oleh kelompok yang ingin menghancurkan institusi negara.
“Seragam kedinasan Polri adalah simbol amanat rakyat. Jangan sampai rakyat ikut terjebak dalam propaganda pembusukan lembaga ini,” ujar Habib Syakur dalam keterangannya, hari ini.
Ia mencurigai bahwa aktor-aktor di balik gerakan pembusukan ini berasal dari kalangan eks HTI, Asrarud-Daulah, Jamaah Islamiyah, dan kelompok sejenis yang memiliki misi mengganti ideologi Pancasila dengan paham khilafah.
Menurutnya, kelompok-kelompok ini memiliki pola komunikasi yang kasar, arogan, dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya nusantara. Mereka disebut akan merasa puas jika Polri hancur, karena hal itu akan membuka jalan bagi mereka untuk merusak tatanan negara dan mengganti dasar negara Indonesia.
“Mereka bahagia jika Polri bubar, karena itu berarti Indonesia juga akan hancur. Tapi saya percaya, rakyat Indonesia akan tetap bersama Polri,” tegasnya.
Habib Syakur juga menyampaikan doa dan dukungan kepada keluarga besar Polri agar tetap solid dalam menghadapi gempuran opini negatif. Ia mengingatkan bahwa perjuangan menegakkan hukum bukanlah perkara mudah, namun dengan dukungan rakyat, Polri diyakini akan tetap berdiri kokoh.
Tak hanya itu, Habib Syakur juga mengecam pihak-pihak yang terus menggulirkan isu palsu terkait ijazah Presiden Joko Widodo. Ia menyebut nama Roy Suryo dan kelompoknya sebagai pihak yang terus memprovokasi dengan mengangkat isu baru seputar skripsi dan KKN Jokowi, meski telah ada klarifikasi resmi dari lembaga terkait.
“Narasi itu menyesatkan publik. Dalangnya diduga dari aktivis HTI. Mereka berusaha memutarbalikkan fakta karena tak bisa membuktikan tuduhan sebelumnya. Hentikan provokasi ini. Sudah jelas, ijazah Presiden Jokowi adalah asli,” pungkasnya.
