Jakarta, 20 Desember 2025 – Aktivis lingkungan, Cavin Fernando Tampubolon, yang juga aktif di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) serta Koordinator Front Justice, menyampaikan pandangannya mengenai kondisi penegakan HAM di Indonesia setelah peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional 10 Desember 2025.
Dalam pernyataannya, Cavin menekankan bahwa pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab seluruh institusi negara, termasuk kepolisian, pemerintah pusat, serta pemerintah daerah. Ia menilai bahwa isu HAM membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan lintas sektor.
“Penegakan HAM bukan hanya soal respons terhadap peristiwa tertentu, tetapi soal bagaimana negara menghadirkan perlindungan dan keadilan secara berkelanjutan,” ujar Cavin.
Isu Masyarakat Adat dan Lingkungan Masih Mendesak
Sebagai aktivis AMAN, Cavin menyoroti bahwa persoalan masyarakat adat masih menjadi tantangan serius, terutama terkait konflik lahan, kriminalisasi, dan lemahnya perlindungan atas wilayah adat. Menurutnya, isu ini perlu mendapatkan perhatian lebih kuat dari negara agar tidak menjadi pemicu konflik jangka panjang.
“Masyarakat adat masih menghadapi banyak hambatan dalam mempertahankan ruang hidupnya. Penanganan yang adil dan transparan penting untuk mencegah eskalasi ketegangan di daerah,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa isu lingkungan sering kali berkaitan erat dengan pelanggaran HAM, terutama ketika terjadi perampasan ruang hidup, pencemaran, atau pengabaian aspek keselamatan warga.
Kepolisian dan Tantangan Penegakan Hukum
Cavin menyampaikan bahwa kepolisian memiliki peran penting dalam merespons laporan, memastikan penegakan hukum berjalan, serta menjaga ketertiban di tengah situasi sosial yang dinamis. Namun ia menilai bahwa ekspektasi publik terhadap POLRI juga semakin tinggi, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas.
“Masyarakat ingin melihat proses hukum yang transparan dan akuntabel. Ini bukan kritik, tetapi bagian dari tuntutan publik yang wajar dalam negara demokrasi,” jelasnya.
Menurut Cavin, transparansi dan dialog terbuka antara aparat dan masyarakat sipil merupakan ruang yang perlu terus diperkuat untuk menghindari miskomunikasi maupun ketegangan di lapangan.
Ajakan Kolaborasi Lintas Sektor
Menutup pernyataannya, Cavin mengajak berbagai elemen — aktivis, masyarakat adat, lembaga pemerintah, institusi negara, akademisi, dan organisasi sipil — untuk menjaga ruang demokrasi dan memperkuat komitmen terhadap HAM secara kolektif.
“Momentum Hari HAM Internasional harus menjadi pengingat bahwa pemenuhan HAM adalah kerja bersama. Semua pihak perlu terlibat, saling mengawasi, sekaligus saling menguatkan,” pungkas Cavin.
