Jakarta, 27 Desember 2025 — Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta, Kaleb Otniel Aritonang, menegaskan pentingnya sikap keterbukaan pemerintah dalam merespons aspirasi mahasiswa secara serius dan konkret. Hal tersebut disampaikan Kaleb usai pertemuan perwakilan mahasiswa dengan pemerintah yang berlangsung di Istana Negara.
Dalam pertemuan tersebut, Kaleb menyampaikan bahwa pemerintah menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai masukan dan tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, keterbukaan tersebut menjadi sinyal positif bagi terciptanya dialog yang sehat antara pemerintah dan generasi muda.
“Pemerintah menyatakan siap mengakomodasi aspirasi mahasiswa,” ujar Kaleb dalam keterangannya.
Meski demikian, Kaleb menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan berhenti pada pernyataan komitmen semata. Ia menekankan bahwa mahasiswa akan terus mengawal dan memantau realisasi dari komitmen tersebut agar benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
“Mahasiswa akan terus mengawal komitmen pemerintah tersebut hingga tuntutan yang disampaikan benar-benar terealisasi,” tegasnya.
Kaleb menilai sikap keterlibatan mahasiswa dalam dialog kebijakan publik merupakan bentuk partisipasi konstruktif masyarakat sipil dalam proses demokrasi. Ia menyebut bahwa mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai mitra dialog yang aktif dalam mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik.
Lebih lanjut, Kaleb menekankan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam ruang aspirasi publik juga relevan dalam konteks reformasi kelembagaan, termasuk agenda reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Menurutnya, mahasiswa memiliki kepentingan langsung untuk mengawal reformasi Polri agar berjalan sesuai prinsip demokrasi dan negara hukum.
“Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil berkepentingan untuk mengawal reformasi Polri secara kritis namun beradab. Kritik dan masukan harus ditempatkan sebagai energi positif untuk mendorong Polri menjadi institusi yang semakin humanis, taat hukum, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugasnya,” ujarnya.
Kaleb menegaskan bahwa proses dialog antara mahasiswa dan pemerintah harus terus dibuka secara berkelanjutan agar aspirasi publik dapat terserap secara optimal. Ia berharap keterbukaan tersebut menjadi fondasi bagi penguatan demokrasi, akuntabilitas pemerintahan, serta reformasi kelembagaan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
