API Minta Pemerintah Beri Kepastian Regulasi untuk Lindungi Industri Tekstil dari Tekanan Barang Impor

oleh -111 Dilihat

Jakarta – Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana menjelaskan tentang kepastian regulasi sebagai salah satu pertimbangan pengusaha menahan ekspansi dan investasi di tahun politik 2024.

“Industri tekstil nasional masih tidak baik-baik saja menghadapi ancaman PHK hingga tekanan penjualan pasar ekspor maupun serbuan barang impor di pasar lokal. Diperlukan roadmap mendorong industri padat karya termasuk sektor tekstil.” tegasnya.

Seberapa kuat sektor tekstil akan terdorong di tahun 2024, ia menegaskan harus realistis jika dilihat dari holykopter view atau secara makro.

“Indonesia tampaknya nih baik-baik saja akan tetapi apabila kita masuk ke detail dari masing-masing sektor itu tidak baik-baik saja kondisinya. Terkait dengan tekstil, dilihat dari jumlah utilisasi dari mesin-mesin industri tekstil dan garmen itu sangat menurun drastis dari tahun 2019 sampai dengan saat ini.” ungkapnya.

Ia menilai bahwa hal ini merupakan sebuah alarm bahwa dunia sektor tekstil dan garmen sedang tidak baik-baik saja. Meskipun ada fluktuasi penjualan di tingkat seperti momen Pemilu banyak produksi kaos walaupun banyak juga yang dari impor dan masa Ramadhan Lebaran 2024 ditingkat retail serta produsen baju sangat meningkat. Namun hal tersebut terjadi pada momen tertentu (seasonal) dan jangka waktu yang pendek.

“Kita melihatnya harus secara detail, bahwa tidak terdapat roadmap yang kuat dari Pemerintah untuk melakukan akselerasi dari industri padat karya ini. Sejak lima tahun terakhir justru tampaknya industri Teksil dan Garmen dilepas dalam situasi dinamika pasar domestik dan internasional yang tidak dikontrol pemerintah.” tuturnya.

Ia mengungkap bahwa kemudian importasi banyak masuk, kemudian ekspor kita terhambat oleh berbagai regulasi luar negeri yang belum sempat diantisipasi. Non tarif barrier dan tariff barrier yang dilakukan oleh negara-negara luar negeri benar-benar menghambat Indonesia.

“Pemerintah harus membuat suatu Roadmap yang menumbuhkan industri padat karya untuk menampung bonus demografi anak-anak kita, tetangga kita, saudara-saudara kita yang pasti mereka akan muncul tahun ini akan tumbuh pada 5-7 tahun ke depan. Karena mereka inilah yang perlu lapangan kerja yang akan mudah diserap oleh industri padat karya.” bebernya.

Ia menilai jika tidak ada reformasi kebijakan yang sangat serius untuk melakukan treatmen pada industri padat karya khususnya tekstil maka negara akan mengorbankan banyak peluang kerja.

“Hal itulah yang menyebabkan ekonomi kita tidak baik-baik saja.” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.