JAKARTA – Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang Jihan Mahes Fahlevi menyatakan mendukung UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru hasil revisi.
“Kami mendukung penuh bagi kawan-kawan mahasiswa untuk melakukan kajian secara akademis, guna memberikan masukan kepada pemerintah. Dan dukungan terhadap revisi UU KPK dilakukan, karena selama ini belum ada badan yang mengawasi KPK,” ungkap Jihan Mahes Fahlevi, saat diskusi bertema “Revisi UU KPK Melemahkan atau Menguatkan” di Universitas Muhammadiyah, Kamis (17/10/2019).
Menurut dia, apabila ada permasalahan-permasalahan didalam revisi UU KPK tersebut, dia menyarakan pihak tersebut agar menempuh melalui jalur yang telah di tentukan yaitu Judicial Review atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Sebaiknya jika ada pihak yang kurang berkenan dengan UU KPK yang baru, lebih konstitusional bisa menempuh jalur Judicial Review,” kata Mahes.
Disisi lain, Mahes meminta semua pihak khususnya mahasiswa untuk berhati-hati agar gerakannya tidak disusupi atau ditunggapi oleh kepentingan politik dengan tujuan menolak pelantikan Presiden. Selain itu, harus juga bisa memisahkan isu antara pelantikan Presiden dengan revisi UU KPK.
“Itu adalah dua hal yang berbeda. Pelantikan presiden adalah merupakan wujud dari proses demokrasi pemilu 2019, sedangkan revisi UU KPK adalah merupakan produk hukum. Jadi kedua hal tersebut jelas berbeda. Jika ada yang tidak puas dengan hasil revisi silahkan menempuh jalur yang telah ditentukan,” sambungnya.
Dia melanjutkan bahwa pihaknya juga telah melakukan kajian secara akademis terhadap revisi UU KPK agar dapat dijadikan referensi bagi perguruan tinggi atau universitas lainnya menyikapi polemic tersebut.
Selain itu, Mahes berpesan kepada masyarakat, mahasiswa dan pemuda Indonesia untuk mendukung pelantikan Presiden – Wakil Presiden RI 2019-2024 Jokowi-KH. Ma’ruf Amin. Sehingga, ia memastikan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang tidak akan turun ke jalan melakukan aksi lapangan terkait pelantikan Presiden dan Wakil presiden pada 20 Oktober 2019.
“Rakyat Indonesia mendukung sukseskan pelantikan Presiden. Dan apabila ada person yang mengatasnamakan Universitas Muhammadiyah Tangerang turun ke jalan saat pelantikan merupakan urusan person itu sendiri bukan / tidak membawa nama Universitas Muhammadiyah Tangerang ,” tandasnya.
